DAERAH

Ini Langkah Pemkab Pohuwato Seriusi Polemik Bendung Randangan

POHUWATO, wartanews.id – Menyikapi persoalan 14 bidang lahan milik warga yang menjadi area pembangunan Bendung Randangan, Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga memimpin rapat penegasan dan penetapan batas desa yang dilaksanakan di ruang pola, selasa (10/3/2020).

Sekretaris Daerah, Djoni Nento, dalam laporannya menyampaikan bawa, untuk mempercepat proses penyelesaian lahan Bendung Randangan, Pemerintah Daerah membentuk dua Tim yakni tim 14 bidang dengan tim penegasan dan penetapan batas.

“Adapun proses tahapan kerja dari tim tersebut ialah berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, desa, Provinsi, Kementrian Dalam Negeri dan dilanjutkan ke Badan Informasi Geospasial,” kata Djoni.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPR, Fikri Adam, turut serta memaparkan hal lainnya yang berkaitan dengan proses kajian lapangan, penelusuran batas Desa Ayula dengan Iloheluma, Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio, Desa Omayuwa, Desa Motolohu, Desa Sarimurni Kecamatan Randangan, hingga Desa Pancakarsa I Kecamatan Taluditi.

Rapat penegasan terkait Bendung Randangan yang dipimpin Bupati Syarif. (F. Istimewa)

Terungkap, berdasarkan kajian lapangan, tim telah mengidentifikasi nama pemilik 14 bidang lahan yang didampingi langsung oleh Kepala Dusun, Kepala Desa, serta Camat setempat.

“Pastikan kerja tim ini sudah sesuai regulasi dan keadaan dilapangan sehingga kerja tim ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku,” tegas Bupati Syarif usai mendengarkam pemaparan yang disampaikan.

“Meski demikian, saya sangat mengapresiasi  kerja tim 14, dimana dalam kurun waktu 1 bulan, dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik,” tambah Syarif.

Alhasil, usai agenda tersebut, Sekda Djoni kemudian menggelar rapat bersama pemerintah kecamatan, dan desa, guna menandatangani berita acara yang kemudian dijadikan rujukan untuk mengajukan Ranperbup penegasan dan penetapan batas Desa Ayula Kecamatan Randangan.

“Dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, maka pemerintah daerah akan mendorong ke pemerintah provinsi untuk mempercepat penlok, mengingat data pemilikan lahan sudah sesuai data yang diminta oleh balai wilayah sungai, karena telah diselesaikan oleh desa dan pemerintah daerah, serta  sudah ditandatangani Bupati,” tukas Sekda Djoni. (*)

Sumber : humas.pohuwatokab.go.id
Editor : G. Latarawe
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
HASTAG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close